PESAWARAN – Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Pesawaran melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Dermaga 4 Pelabuhan Ketapang, Kecamatan Padang Cermin, pada Sabtu, 17 Januari 2026.
Sidak tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik, infrastruktur perhubungan laut, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran.
Dikonfirmasi awak media, salah satu perwakilan Komisi III DPRD Kabupaten Pesawaran, Hendra Gunawan, S.E., melalui pesan WhatsApp menjelaskan bahwa kegiatan sidak ini difokuskan pada lemahnya pengawasan PAD Kabupaten Pesawaran, khususnya dari retribusi sektor perhubungan dan pariwisata di kawasan Pelabuhan Ketapang.
“Kegiatan hari ini adalah sidak di Dermaga 4 Pelabuhan Ketapang untuk melihat langsung lemahnya pengawasan PAD Kabupaten Pesawaran, terutama dari retribusi perhubungan dan pariwisata,” ujar Hendra Gunawan.
Ia menegaskan bahwa Pelabuhan Ketapang memiliki peran strategis sebagai akses transportasi masyarakat sekaligus kawasan penunjang sektor pariwisata, sehingga seharusnya mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
Lebih lanjut, menurut Hendra Gunawan, kegiatan sidak tersebut tidak hanya dikawal oleh pimpinan komisi, melainkan langsung dipimpin dan dikawal oleh Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Achmad Rico Julian, S.H., M.H.
“Bukan hanya ketua komisi yang mengawal kegiatan ini, namun sidak langsung dikawal Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Bapak Achmad Rico Julian, S.H., M.H.,” jelasnya.
Dalam sidak tersebut, rombongan Komisi II dan III DPRD Pesawaran meninjau langsung kondisi fisik dermaga, fasilitas pendukung, serta aktivitas operasional di lapangan. Sejumlah temuan menjadi catatan evaluasi DPRD, terutama terkait sistem pengawasan dan pengelolaan retribusi.
Hendra Gunawan menambahkan, hasil sidak ini akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi resmi DPRD dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran serta instansi terkait guna dilakukan pembenahan dan peningkatan pengawasan.
“Kami berharap ke depan pengelolaan dan pengawasan di Pelabuhan Ketapang bisa diperketat, sehingga potensi PAD benar-benar masuk ke kas daerah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (Mr.u)
