Ketua DPC SPRI Taput Minta Oknum Masyarakat Tidak “Oportunis” Terhadap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

Harianmetropolis.com

Tapanuli Utara

Bacaan Lainnya

Dalam membangun suatu pondasi Perekonomian Daerah tentunya butuh perencanaan, sosialisasi, keakuratan dalam menentukan langkah ke depan. Apa income (hasil) dan apa Sumberdaya yang akan dibutuhkan untuk mencapai target yang ditentukan. Tentu hal tersebut tidak boleh lepas dari kolaborasi setiap elemen masyarakat mulai dari tingkat kecil dan sampai yang terbesar.

Jika hal tersebut sudah berjalan dengan baik dan terorganisir,maka langkah selanjutnya eksekusi dan implementasi, masyarakat dalam hal ini menjadi objek utama dalam segi Sumber Daya Manusia (SDM) dimana seluruh perencanaan bisa tercapai dengan kebersamaan dan kekompakan Pemerintah dan Unsur Elemen Masyarakat di Tapanuli Utara tercinta ini.

Beberapa bulan terakhir ini banyak berseliweran di medsos di Akun FB dari sekelompok masyarakat atau oknum yang diduga sedikit menghujat Pemerintahan saat ini. Hal itu mungkin puncak ketidakpuasan oknum tersebut atas tidak tercapainya asa dalam politik, sehingga berakibat pada hujatan murahan yang menarasikan kepemimpinan Bupati Dr.Jonius TP Hutabarat, S.si.M.si dan Wabup Dr.Deni Lumbantoruan.ST.M.Eng berjalan di tempat dan narasi yang mengatakan “seremonial”.

Tentu hal itu bisa disebut “Oportunis” jika kita definisikan pandangan tersebut seolah-olah mendiskreditkan Pemerintahan saat ini dan sekelompok atau oknum tersebut tidak bijak dalam berorientasi di medsos. Jika hal tersebut dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat yang hanya membaca tanpa landasan fakta dan menelan bulat-bulat tanpa melihat jejak digital yang sebenarnya.

Narasi “Oportunis” itu selayaknya tidaklah baik, itu jauh dari kata bijaksana, oknum tersebut mungkin “buta” dengan jejak digital di Tapanuli Utara, bahwa sesungguhnya ada belenggu hutang yang banyak yang membuat pemerintah sulit mengambil langkah strategis untuk Taput lebih maju. Alasannya jelas, Hutang PEN tidak bisa dianggap enteng, karena Hutang tersebut sangat membuat APBD Taput merana berkepanjangan.

Kilas balik kebelakang, bahwa APBD Taput harus menanggung Pembayaran Hutang PEN kurang lebih 80 Milyar per Tahun, tentu pembayaran tersebut memenggal pembangunan di Tapanuli Utara. Alhasil Bupati dan Wakil Bupati harus menggunakan Anggaran dengan Hati-hati, bukan “ugal-ugalan” seperti sebelumnya. Kenapa kita sebut “ugal-ugalan”, karena Hutang PEN mampu membuat APBD meradang. Apresiasi Tertinggi kepada Pemkab Taput yang telah melakukan lobi-lobi atau Win Solusi ke PT. SMI si pemberi hutang agar diberikan kemudahan dalam pembayaran Kredit Hutang tersebut.

Atas Hal tersebut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik Indonesia (DPC-SPRI) Kabupaten Tapanuli Utara Lamhot Silaban, ST himbau masyarakat tidak “Oportunis” melainkan bergandengan tangan dengan pemerintah untuk mencapai tujuan Taput makin Maju di Era serba digitalisasi saat ini. ” Mari kita bersama-sama untuk saling menopang mulai dari Oknum, Elemen, Organisasi Masyarakat yang ada di Tapanuli Utara, tuturnya. Di era Pemerintahan saat ini Lamhot juga meminta agar para oknum-oknum dan Elemen masyarakat tidak menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi dan golongan, Pungkasnya mengakhiri.(Riston Rajagukguk)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *