Lampung Tengah,Harianmetropolis.com –
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah menggelar debat kandidat kedua yang mengusung tema peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar demi kesejahteraan masyarakat. Debat ini diadakan pada Kamis (07/11/2024) dan diikuti oleh para calon wakil bupati Lampung Tengah
Dalam sesi debat, Wakil Bupati Lampung Tengah nomor urut 2, I Komang Koheri, menekankan pentingnya desentralisasi dalam menjalankan program pemerintah daerah.
“Sesuai arahan presiden, bupati dan wakil bupati menerima kewenangan desentralisasi, yang merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Namun, ada dua aspek yang tidak bisa diintervensi, yaitu keamanan dan kehakiman. Sementara itu, perumahan adalah kebutuhan dasar yang sangat penting,” jelas Koheri.
Ia menyebutkan bahwa saat menjabat di Komisi 8, pihaknya telah berhasil membangun hampir 300 rumah impian untuk masyarakat Lampung Tengah.
“Kami mendukung program Baznas yang mengumpulkan dana dari pegawai negeri beragama Islam untuk membantu program bedah rumah dan perbaikan rumah bagi warga yang kurang mampu. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, yang juga diatur dalam Perda Nomor 15 tahun 2022 di Lampung Tengah,” tambahnya.
Koheri juga menyoroti aspek keamanan sebagai elemen pendukung kesejahteraan masyarakat.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan perumahan, kami akan mendukung program-program keamanan agar masyarakat merasa nyaman. Kami berencana menganggarkan tunjangan bagi Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Linmas, yang merupakan ujung tombak keamanan di daerah. Keamanan yang terjamin juga akan mendorong masuknya investor ke Lampung Tengah,” tegasnya.
Calon Wakil Bupati nomor urut 1, Ahsan As’ad Said, merespons pernyataan Koheri dengan menyetujui pentingnya keamanan dan kenyamanan.
“Namun, angka 300 rumah terlalu kecil. Di bawah kepemimpinan Bapak Musa, sudah dibangun 3.110 unit rumah. Kita juga harus memikirkan aspek lain seperti listrik dan air, serta peradaban di Lampung Tengah agar aman dan nyaman bagi semua warga, bukan hanya untuk presiden atau elite, tetapi seluruh masyarakat Lampung Tengah,” ujar Ahsan.
Menanggapi hal ini, Koheri menegaskan bahwa pencapaiannya selama di Komisi 8 membantu mengangkat angka Program Keluarga Harapan (PKH) di Lampung Tengah yang mencapai 68.000 penerima bantuan.
“Kabupaten ini masih sangat bergantung pada dana alokasi umum. Oleh karena itu, kami akan melakukan lobi-lobi intensif ke pemerintah pusat, terutama ke Komisi 5 DPR RI, untuk memastikan dukungan penuh bagi program-program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Koheri.
(Tim/red)
