Harianmetropolis.com, Palu – Sulawesi Tengah – Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) yang tergabung dalam Cipayung Plus Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan penolakan terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pernyataan ini disampaikan oleh dua pimpinan organisasi mahasiswa, Adityawarman dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Renaldi Kuamas dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Tengah. Selasa 3/12-3023
IMM Sulteng: Hati-Hati terhadap Dampak pada Independensi Polri
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Provinsi Sulteng, Adityawarman, menyampaikan kekhawatirannya bahwa usulan tersebut dapat mengancam independensi Polri dan reformasi di tubuh institusi tersebut.
“Kami meminta agar wacana ini dipertimbangkan dengan hati-hati, jangan sampai muncul sebagai keputusan reaksioner yang didasari emosi sesaat atau kepentingan sempit. Saat ini, Polri masih menjadi institusi yang dipercaya oleh publik,” ujar Adityawarman.
Menurutnya, independensi Polri adalah salah satu pilar penting dalam menjaga keadilan dan keamanan, sehingga usulan untuk menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI harus ditolak.
Badko HMI Sulteng: Usulan Ini Mengkhianati Amanat Reformasi
Hal senada disampaikan oleh Renaldi humas, Ketua Badko HMI Provinsi Sulteng, yang menegaskan bahwa wacana tersebut merupakan bentuk penghianatan terhadap amanat reformasi.
“Polri harus tetap menjadi lembaga independen untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Ketika Polri berada di bawah Kemendagri atau TNI, potensi konflik kepentingan akan meningkat, dan hal ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut,” jelas Renaldi.
Ia juga menambahkan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan menjamin demokrasi. Oleh karena itu, mempertahankan status Polri sebagai institusi independen adalah langkah yang harus terus diperjuangkan.
Seruan untuk Menjaga Independensi Polri
Cipayung Plus Provinsi Sulteng, melalui kedua ketua organisasi ini, mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk terus mendukung independensi Polri sebagai wujud komitmen terhadap reformasi dan demokrasi di Indonesia.
“Mari kita bersama-sama menjaga agar Polri tetap menjadi institusi yang dipercaya masyarakat, netral, dan profesional dalam menjalankan tugasnya,” tutup Renaldi.
Wacana ini menjadi perhatian publik dan menimbulkan pro dan kontra. Sikap tegas dari Cipayung Plus Sulteng diharapkan dapat menjadi salah satu pengingat pentingnya menjaga prinsip demokrasi di Indonesia.
