Kota Metro, Harianmetropolis.com –
Gelombang keresahan ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) Non-Database di Kota Metro akhirnya menemui titik terang. Setelah sebelumnya terancam kehilangan mata pencaharian, sebanyak 540 orang THL kini dipastikan tidak akan dipecat atau dirumahkan.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, usai menerima audiensi dari massa aksi damai yang digelar Forum THL Non-Database didukung oleh KNPI dan HMI, Selasa (16/9/2025)
Pertemuan yang berlangsung di Aula Lantai II Sekretariat Daerah Kota Metro tersebut dihadiri pula oleh Wakil Wali Kota, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, serta Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, sempat terjadi ketegangan, namun dapat kondusif.
Mereka duduk bersama perwakilan aksi untuk mencari solusi konkret menyikapi keresahan yang sempat memicu ketegangan.
Dialog tersebut melahirkan lima kesepakatan penting yang langsung ditandatangani oleh seluruh pihak, sebagai bukti komitmen Pemerintah Kota Metro dalam menjaga nasib dan keberlangsungan kerja para tenaga honorer. Lima Poin Kesepakatan diantaranya.
Jaminan Tidak Dirumahkan:
Pemerintah Kota Metro menjamin tidak akan merumahkan 449 THL Pemerintah Daerah, 91 THL alih data, THL BLUD, dan guru.
Usulan PPPK Paruh Waktu:
THL Non-Database yang memenuhi syarat akan diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Realisasi Program Kesejahteraan:
Komitmen menagih dan merealisasikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait peningkatan kesejahteraan ASN dan honorer melalui APBD.
Pendampingan ke Pemerintah Pusat:
Mendorong BKN RI dan Kemenpan RB memberikan afirmasi agar THL Non-Database dapat diakomodir dalam usulan PPPK Paruh Waktu.
Solusi Alternatif:
Pemberian solusi alternatif untuk memastikan tidak ada satupun THL yang kehilangan pekerjaan di lingkungan Pemkot Metro.
Wali Kota Bambang dalam pernyataannya menegaskan komitmennya untuk mendengar dan bertindak.
“Pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap jeritan tenaga honorer. Kita sudah menyepakati aksi damai yang dilakukan HMI dan para THL. Pemerintah daerah akan memastikan semua komitmen ini berjalan dengan baik,” ujarnya.
Kepastian ini disambut lega oleh para THL. Raden Yusuf, Ketua Forum THL Non-Database, mengapresiasi langkah pemerintah yang responsif.
“Hari ini aksi damai kita telah membuahkan hasil. Solusi ini kita sepakati bersama, hanya saja perlu waktu untuk merealisasikannya. Kami harap semua teman-teman THL dapat bersabar,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari legislatif. Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, menyatakan kesiapannya mengawal proses ini hingga ke tingkat pusat.
“DPRD mendukung penuh kesepakatan ini. Insya Allah, apa yang menjadi komitmen bersama akan kita tindaklanjuti dengan serius,” pungkasnya.
Aksi damai ini sebelumnya digelar sebagai respons atas kebijakan pemerintah pusat melalui BKN dan Kemenpan RB yang memperketat pendataan tenaga honorer, yang membuat nasib ratusan THL Non-Database di Kota Metro tidak menentu dan mengancam penghidupan ratusan keluarga.
(Red)
