PESAWARAN — Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang dirasakan masyarakat di wilayah Pesawaran mendapat perhatian serius dari Ahmad Dahro, S.Sos., M.I.P., akademisi sekaligus tokoh masyarakat adat Pesawaran.
Dahro menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan imbauan kepada masyarakat melalui media maupun surat edaran. Menurutnya, dalam situasi masyarakat menghadapi dampak debu vulkanik, pemerintah harus hadir dengan tindakan nyata dan cepat.
Pandangan tersebut disampaikan Dahro dalam percakapan di grup WhatsApp FGD Pesawaran, yang membahas kondisi dan langkah penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
Sebagai akademisi sekaligus tokoh masyarakat adat Pesawaran, Dahro secara terbuka mendorong Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui perangkat daerah terkait untuk memperkuat langkah perlindungan masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah sektor kesehatan. Dahro meminta pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan jajaran agar melakukan pembagian masker secara masif kepada masyarakat.
“Harusnya bupati melalui dinas kesehatan serta jajaran, sudah membagikan MASKER secara masif ke seluruh rakyat Pesawaran, supaya sehatnya terjaga,” tulis Dahro.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah jangan hanya berhenti pada imbauan.
“Jangan cuma omon2 di media berupa himbauan,” tegasnya.
Menurut Dahro, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan yang memadai ketika menghadapi kondisi yang berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari.
Selain masker, ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian. Dahro meminta pemerintah memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap tercukupi.
Dalam percakapan yang sama, anggota grup bernama Wijaya menyampaikan bahwa di wilayahnya terdapat sejumlah sumur bor bantuan yang disebut tidak berfungsi dan masyarakat harus menggunakan sumber air secara bergantian.
Persoalan dampak erupsi juga dinilai perlu mendapat perhatian serius di sektor pendidikan.
Dahro mendorong Dinas Pendidikan tidak hanya mengeluarkan instruksi mengenai kegiatan belajar, tetapi juga melakukan langkah konkret untuk memastikan sekolah yang terdampak debu vulkanik mendapatkan penanganan.
Ia bahkan menyarankan agar pembersihan sekolah dilakukan dengan dukungan BPBD.
“Di dinas pendidikan juga bisa instruksikan bersih2 di sekolah akibat debu vulkanik, dibantu BPBD semprot semua sekolah2,” tulisnya.
Dahro kemudian mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan instruksi atau surat edaran agar sekolah diliburkan.
“Jangan cuma instruksi2 edaran2 gak masuk sekolah,” lanjutnya.
Bagi Dahro, sekolah yang terdampak debu vulkanik membutuhkan penanganan nyata agar lingkungan pendidikan dapat kembali digunakan dengan kondisi yang aman dan layak.
Ia kemudian menyerukan agar seluruh unsur pelayanan pemerintahan bergerak cepat.
“Semua komponen layanan pemerintah harus bergerak cepat menangani musibah dampak erupsi gunung anak krakatau,” tulisnya.
Dahro juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki fungsi utama untuk hadir di tengah masyarakat.
“Ingat fungsi dan peran pemerintah adalah diantaranya melayani, mengayomi, melindungi, menjaga rakyatnya.”
Pernyataan Ahmad Dahro sebagai akademisi sekaligus tokoh masyarakat adat Pesawaran tersebut menjadi dorongan agar pemerintah daerah tidak sekadar hadir melalui pernyataan dan imbauan, tetapi benar-benar menunjukkan respons nyata di lapangan.
Mulai dari pembagian masker, memastikan ketersediaan air bersih, membantu pembersihan sekolah terdampak debu vulkanik, hingga memperkuat koordinasi antarinstansi, dinilai menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Redaksi menempatkan pernyataan Ahmad Dahro sebagai pandangan dan dorongan terhadap pemerintah dalam merespons dampak erupsi. Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPBD maupun instansi terkait mengenai langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan di lapangan.
