MUSI RAWAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.
Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Senin (23/06/2025) ini dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri oleh para anggota dewan, pejabat eksekutif daerah, serta perwakilan dari berbagai unsur Forkopimda.
Dalam kesempatan tersebut, masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Musi Rawas menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda yang diajukan oleh pihak eksekutif.
Secara umum, fraksi-fraksi menyatakan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, namun juga memberikan sejumlah catatan kritis dan masukan konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemandangannya menyampaikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan daerah yang dianggap cukup baik, namun menyoroti perlunya peningkatan efisiensi dalam belanja modal dan belanja langsung yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Fraksi ini juga mendorong pemerintah daerah agar lebih serius dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyampaikan catatan terkait perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di berbagai sektor.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di setiap OPD agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
**Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)** menggarisbawahi pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang belum mencapai target, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Fraksi ini juga menekankan perlunya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan perhatian khusus pada sektor pelayanan publik dan peningkatan kualitas belanja daerah. Fraksi PAN mendorong Pemkab Musi Rawas untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran dan memastikan bahwa belanja pemerintah berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menekankan perlunya penguatan tata kelola keuangan yang berorientasi pada hasil (value for money). Fraksi PKS juga menyoroti perlunya peningkatan sinergi antara OPD dalam pelaksanaan program lintas sektor agar pembangunan daerah berjalan lebih terpadu dan efisien.
Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan umumnya mengapresiasi keberhasilan Pemkab Musi Rawas dalam menjaga stabilitas anggaran, namun meminta agar dilakukan audit kinerja terhadap program-program strategis yang telah berjalan selama tahun anggaran 2024, guna memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Menanggapi seluruh pemandangan umum tersebut, pihak eksekutif melalui perwakilan yang hadir menyampaikan terima kasih atas masukan dan kritik konstruktif dari seluruh fraksi. Pemerintah daerah berkomitmen akan menindaklanjuti seluruh catatan tersebut dalam pembahasan selanjutnya bersama Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD.
Rapat Paripurna ini menjadi salah satu bagian dari mekanisme pengawasan legislatif terhadap jalannya roda pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pemandangan umum dari fraksi-fraksi, diharapkan tercipta proses pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang lebih maju dan sejahtera.
Rapat Paripurna berlangsung dengan tertib dan lancar serta menjadi cerminan kemitraan yang sehat antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.Adv*
