Harianmetropolis.com
Tapanuli Utara
Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL melakukan unjuk rasa dengan berkumpul di Lapangan Terminal Madya Tarutung sebelum bergerak menuju gedung DPRD Taput. Massa tiba di gedung DPRD sekitar pukul 11.30 WIB, menunjukkan aksi protes mereka terhadap isu yang berkaitan dengan TPL. Unjuk rasa ini merupakan bentuk ekspresi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepada pemerintah setempat.
Massa demonstrasi Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL dijaga ketat oleh personil polisi dan Satpol PP Taput selama lebih dari 2 jam di depan gedung DPRD Taput. Pengawasan ketat ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama aksi demonstrasi berlangsung. Kehadiran anggota DPRD Taput juga menjadi saksi atas tuntutan dan aspirasi yang disampaikan oleh massa demonstrasi. Demonstrasi ini menunjukkan ekspresi masyarakat terhadap isu yang berkaitan dengan TPL dan menuntut perhatian dari pemerintah setempat.
Para orator aksi demo secara bergantian menyampaikan tuntutan mereka dengan seruan untuk menutup pabrik bubur kertas PT Toba Pulp Lestari (TPL) segera. Mereka menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat terkait dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh operasional pabrik tersebut. Seruan untuk menutup pabrik PT TPL sekarang juga menunjukkan keseriusan dan ketegasan massa demonstrasi dalam menuntut perubahan dan penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Tuntutan ini juga mencerminkan keinginan masyarakat untuk melindungi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Anggiat Sinaga, salah seorang orator aksi demo, membacakan tuntutan yang spesifik dan tegas, yaitu:
1. Penutupan operasional PT TPL yang didukung oleh Bupati dan DPRD Taput.
2. Menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan petani di Tanah Batak.
3. Mengembalikan tanah adat yang dirampas oleh PT TPL kepada pemilik sahnya.
4. Pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat di tingkat nasional.
5. Menghentikan perusakan hutan dan ekosistem di Danau Toba.
6. Pengesahan Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Sumatera Utara.
7. Mendesak Ketua DPRD Taput untuk membentuk Pansus Tutup TPL sesuai dengan janjinya.
Tuntutan ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk melindungi hak-hak adat, lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka menuntut komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah setempat dan DPRD Taput untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Setelah menyampaikan tuntutan mereka selama lebih dari dua jam, beberapa perwakilan aksi demo diterima masuk ke dalam gedung DPRD untuk melakukan pertemuan dan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pimpinan DPRD. Ini merupakan langkah lanjutan dalam proses dialog antara masyarakat dan pemerintah setempat untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Perwakilan demo diharapkan dapat menyampaikan tuntutan dan aspirasi mereka dengan jelas dan efektif kepada pimpinan DPRD.
Beberapa anggota DPRD Taput menunjukkan empati dan pemahaman terhadap tuntutan massa yang mendesak penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) segera. Mereka mungkin menyadari dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh operasional pabrik tersebut dan bersedia untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa DPRD Taput akan mengambil langkah-langkah konkret untuk menanggapi tuntutan masyarakat dan mencari solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi.
Pendapat yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD Taput tentang penutupan PT TPL masih merupakan pendapat pribadi dan belum mencerminkan sikap resmi DPRD sebagai lembaga. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan dan keputusan lebih lanjut dalam forum DPRD untuk menentukan sikap resmi lembaga tersebut terhadap tuntutan masyarakat. Keputusan yang diambil harus berdasarkan pada kesepakatan dan musyawarah antar anggota DPRD.
Wakil Ketua DPRD Taput, Reguel, menjelaskan bahwa wacana pembentukan Pansus Tutup TPL masih merupakan pendapat pribadi dan belum menjadi keputusan resmi DPRD. Namun, beliau menyampaikan bahwa setiap fraksi akan mengirimkan 2 orang dalam rapat Badan Musyawarah(Bamus) untuk menentukan sikap demi menjawab tuntutan Aliansi Gerakan Rakyat “Tutup TPL”.(LS)
