Tangerang, – Dalam Acara ini turut di hadiri dari berbagai Elemem yaitu TNI,POLRI,ORMAS,LAPAS,Dewan partai,Serta Para Media,Qori Ayatullah sebagai ketua KPU , dalam sambutan dan penyampaiam nya kepada para tamu undangan tentang Evaluasi yang isi nya Motipasi dan Harapan, Selasa (18/2)
Evaluasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta walikota dan wakil walikota adalah proses penilaian dan analisis terhadap pelaksanaan pemilihan tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik proses pemilihan berlangsung, apakah ada kekurangan atau kesalahan, dan bagaimana perbaikan dapat dilakukan untuk pemilihan berikutnya.
Dalam evaluasi ini, beberapa aspek yang dinilai antara lain:
– *Proses Pemungutan Suara*: Apakah proses pemungutan suara berlangsung dengan lancar dan adil?
– *Proses Penghitungan Suara*: Apakah proses penghitungan suara dilakukan dengan akurat dan transparan?
– *Kampanye Pemilihan*: Apakah kampanye pemilihan berlangsung dengan damai dan tidak melanggar aturan?
– *Partisipasi Masyarakat*: Apakah masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan?
Evaluasi ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).¹ ²Keterkaitan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sendiri adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengatur dan menyelenggarakan proses pemilihan umum di Indonesia. KPU bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum yang adil, transparan, dan demokratis.¹
Dalam konteks ini, KPU memiliki keterkaitan dengan proses demokrasi di Indonesia, termasuk pelaksanaan pemilihan umum, pengawasan kampanye, dan penghitungan suara. KPU juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum dan proses demokrasi.
Selain itu, KPU juga memiliki keterkaitan dengan konfederasi Minahasa, yang merupakan bentuk demokrasi pertama di Nusantara. Konfederasi Minahasa dibentuk oleh walak-walak Minahasa di Watu Pinawetengan, yang tercipta karena budaya masyarakat Minahasa tidak mengakui adanya raja atau dinasti.
Berikut beberapa motivasi yang dapat diperoleh dari keberadaan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia:
Motivasi
1. _Meningkatkan Kesadaran Masyarakat_: KPU dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum dan proses demokrasi.
2. _Meningkatkan Partisipasi Masyarakat_: KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka.
3. _Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat_: KPU dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemilu yang jujur dan adil, sehingga masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.
4. _Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat_: KPU dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilu.
5. _Meningkatkan Kualitas Pemimpin_: KPU dapat meningkatkan kualitas pemimpin yang dipilih melalui pemilu, sehingga pemimpin yang dipilih dapat memimpin dengan lebih efektif dan efisien.
Harapan
1. _Pemilu yang Jujur dan Adil_: KPU dapat memastikan bahwa pemilu yang diselenggarakan adalah jujur dan adil, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka.
2. _Pemimpin yang Berkualitas_: KPU dapat memastikan bahwa pemimpin yang dipilih melalui pemilu adalah pemimpin yang berkualitas dan dapat memimpin dengan efektif dan efisien.
3. _Masyarakat yang Aktif dan Kritis_: KPU dapat memastikan bahwa masyarakat adalah aktif dan kritis dalam proses pemilu, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka.
Dadang
