Pesawaran – Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Hanau Berak, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, mulai menuai sorotan tajam. Ketua Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) menilai, pola penganggaran yang terjadi terlihat rapi di atas kertas, namun menyisakan banyak tanda tanya di lapangan.
Dengan total anggaran Rp 809.385.000 yang telah terserap 100 persen, secara administratif memang tidak ada persoalan. Namun, ASWIN mengingatkan bahwa serapan penuh tidak otomatis berarti penggunaan tepat sasaran.
“Kalau hanya angka terserap, semua bisa terlihat bagus. Tapi pertanyaannya sederhana: masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya atau tidak?” tegas Ketua ASWIN.
Sorotan paling mencolok berada pada belanja operasional pemerintah desa yang nilainya terbilang besar dan tersebar dalam beberapa item, seperti Rp 12 juta, Rp 3 juta, Rp 49,8 juta, dan Rp 27,9 juta. Jika ditotal, angkanya menembus lebih dari Rp 90 juta.
ASWIN menilai, pola seperti ini diduga kuat sengaja dipecah untuk menghindari sorotan. “Kalau memang jelas, kenapa tidak dibuat satu paket transparan? Ini justru terkesan diurai-urai,” ujarnya.
Tak hanya itu, anggaran pengadaan aset kantor juga muncul berulang, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 17 juta, dengan total sekitar Rp 43 juta. Pertanyaannya, aset apa saja yang dibeli, dan apakah benar-benar ada secara fisik?
“Jangan sampai di atas kertas ada banyak barang, tapi di kantor desa tidak terlihat perubahan signifikan,” lanjutnya.
Yang lebih mengundang perhatian adalah besarnya anggaran untuk kegiatan administratif. Untuk penyusunan profil desa, dokumen perencanaan, hingga dokumen keuangan, total anggaran mencapai puluhan juta rupiah.
ASWIN menilai, dokumen yang sejatinya rutin setiap tahun itu diduga menjadi ladang empuk pengeluaran tanpa dampak langsung ke masyarakat. “Ini yang sering luput, uang habis di kertas, bukan di lapangan,” kritiknya.
Namun, sorotan paling tajam tertuju pada penyertaan modal sebesar Rp 161.877.000, yang menjadi pos terbesar. Dana ini semestinya mendorong aktivitas ekonomi desa melalui BUMDes. Sayangnya, hingga kini belum terlihat geliat usaha yang sebanding dengan nilai anggaran tersebut.
“Kalau uang ratusan juta masuk ke BUMDes tapi tidak terasa manfaatnya, publik berhak bertanya: ini usaha berjalan atau hanya formalitas?” ujar Ketua ASWIN.
Selain itu, anggaran insentif RT/RW sebesar Rp 126.000.000 juga dinilai perlu diuji langsung di lapangan. ASWIN mengingatkan, angka besar seperti ini rawan terjadi pemotongan atau ketidaksesuaian penerimaan.
Kecurigaan tersebut sejalan dengan pengakuan seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti rincian penggunaan dana desa.
“Kami tahunya ada kegiatan, tapi detail anggaran tidak pernah dijelaskan. Kadang ada pembangunan, tapi tidak tahu berapa biayanya,” ungkapnya.
Sementara warga lainnya menyoroti minimnya dampak pembangunan yang terlihat.
“Kalau memang anggarannya besar, harusnya perubahan desa juga kelihatan jelas. Ini biasa saja, tidak terlalu beda,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, jika melihat anggaran fisik seperti:
Pembangunan jalan sekitar Rp 76 juta
Sarana kesehatan sekitar Rp 41 juta
nilainya justru lebih kecil dibanding belanja non-fisik. Kondisi ini memunculkan kesan bahwa dana desa lebih banyak habis di balik meja dibanding di lapangan.
Tak kalah penting, terdapat pula anggaran keadaan mendesak sebesar Rp 32.400.000 yang hingga kini belum jelas penggunaannya. ASWIN menilai, pos ini harus dibuka secara terang, karena sering menjadi celah penyimpangan jika tidak diawasi ketat.
ASWIN menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan ini dan membuka kemungkinan untuk mendorong audit oleh instansi terkait jika ditemukan indikasi kuat.
“Ini bukan soal mencari-cari kesalahan, tapi memastikan uang negara benar-benar kembali ke rakyat. Kalau semua sudah sesuai, silakan dibuka saja datanya secara transparan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Hanau Berak belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai sorotan tersebut.
