TANGERANG– Polemik pengelolaan dan pengangkutan limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) yang berkaitan dengan PT Energi Primer Nusantara (PT EPN) menjadi sorotan. Sejumlah pengemudi atau driver pengangkut FABA mengeluhkan kebijakan pembagian ritase dan tidak adanya keterbukaan terkait sistem pengajuan proposal dari penerima manfaat setelah munculnya mitra baru yang diduga memperoleh alokasi pengangkutan tersendiri.
Persoalan tersebut tidak hanya memunculkan keresahan di kalangan driver, tetapi juga mendapat perhatian dari Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). Organisasi tersebut meminta agar manajemen PT EPN, PLN, dan PLN Indonesia Power memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengelolaan, penunjukan mitra, serta kebijakan distribusi ritase.
Ketua Deputi Pencegahan Korupsi GMPK Kabupaten Tangerang, Daud Muslim S.H, menegaskan bahwa setiap kegiatan pengelolaan maupun pemanfaatan FABA harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, memiliki dasar kewenangan yang jelas, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Jangan sampai pengelolaan FABA yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan justru menjadi ruang bagi oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan melalui mekanisme yang tidak transparan. Kami ingin semuanya terang benderang dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Daud Muslim S.H dalam pernyataannya.
Menurutnya, persoalan ini perlu ditelusuri secara objektif, terutama apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian prosedur dalam penunjukan mitra maupun pengelolaan aktivitas komersial FABA.
Sementara itu, Fuji, selaku pengusaha sekaligus transporter FABA, menjelaskan bahwa persoalan yang kini dikeluhkan para pengemudi berawal dari adanya perbedaan alokasi ritase pengangkutan.
Ia menyebutkan, sebelumnya para driver mendapatkan alokasi hingga tujuh rit dalam sehari. Namun, setelah muncul mitra baru, pihaknya mempertanyakan kebijakan yang disebut merugikan driver yang lama sehingga dalam praktik lapangan tidak mendapatkan ritasi yang sesuai.
“Kami sebenarnya tidak mempermasalahkan adanya mitra baru silakan saja, Awalnya kami memilih diam dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi, kenapa kemudian muncul kebijakan atau kondisi yang justru membuat kami dan rekan-rekan driver merasa resah?” ungkap Fuji.
Menurut Fuji, persoalan utamanya bukan semata-mata keberadaan mitra baru, melainkan kejelasan mekanisme pembagian ritase, dasar kebijakan yang diterapkan, serta transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan FABA.
Ia juga menilai perlu ada penjelasan dari pihak perusahaan agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun keresahan berkepanjangan di kalangan pengemudi.
Fuji menambahkan, pengelolaan FABA harus memiliki kejelasan kewenangan, prosedur, administrasi, dan pertanggungjawaban. Apabila ditemukan aktivitas penjualan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, persoalan tersebut harus diperiksa secara menyeluruh.
Dalam menyikapi persoalan tersebut, Daud Muslim S.H turut mempertanyakan sejumlah hal yang menurutnya perlu dijawab secara terbuka oleh pihak perusahaan.
Pertama, apakah aktivitas penjualan maupun pemanfaatan FABA telah memperoleh persetujuan dan kewenangan resmi dari manajemen PT EPN?
Kedua, apakah terdapat proposal, dokumen administrasi, serta perjanjian kerja sama yang sah antara perusahaan dengan mitra baru yang diduga terlibat?
Ketiga, apabila terdapat transaksi penjualan FABA, bagaimana mekanisme pembayaran dan pencatatannya? Ke mana aliran dana hasil transaksi tersebut disetorkan dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Keempat, apakah proses penunjukan mitra telah melalui mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan internal perusahaan?
“Hal-hal tersebut harus dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat maupun para pelaku usaha dan driver yang selama ini terlibat dalam kegiatan pengangkutan FABA,” tegasnya.
Di sisi lain, Halimi, selaku perwakilan driver, menyampaikan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai keluhan biasa. Menurutnya, para pengemudi membutuhkan kejelasan kebijakan dan kepastian mengenai mekanisme pembagian ritase.
Ia menegaskan, pihaknya meminta PT EPN, PLN, serta PLN Indonesia Power segera memberikan klarifikasi resmi terkait pengelolaan dan aktivitas pengangkutan FABA, termasuk dasar penunjukan mitra baru.
“Kami meminta PT EPN, PLN, dan PLN Indonesia Power memberikan penjelasan secara terbuka. Jangan sampai muncul kebijakan yang membuat para driver merasa dirugikan tanpa adanya penjelasan yang jelas mengenai dasar dan mekanismenya,” ujar Halimi.
Dirinya juga mendorong PT EPN bersama PLN Indonesia Power untuk melakukan evaluasi serta pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan pengangkutan dan pengelolaan FABA.
Selain itu, GMPK meminta agar fungsi pengawasan internal melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan mekanisme Whistleblowing System (WBS) diharapkan dapat bekerja secara independen, profesional, dan objektif.
“Kami ingin mengetahui siapa mitra yang ditunjuk, apa dasar penunjukannya, bagaimana perjanjian kerja samanya, serta bagaimana mekanisme pengangkutan dan pertanggungjawabannya. Semua harus jelas dan transparan,” tambahnya.
Daud Muslim S.H juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal persoalan ini dengan mengumpulkan data, dokumen, serta bukti-bukti pendukung yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan FABA.
Apabila dalam proses penelusuran ditemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau potensi kerugian keuangan negara, pihaknya mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi apabila memang terdapat penyimpangan. Kami hanya meminta kejelasan, keterbukaan, dan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat,” tegasnya.
Sementara itu, Rizki Agustian, yang disebut sebagai perwakilan PT EPN pusat, menyampaikan bahwa seluruh keluhan yang disampaikan para driver akan ditampung untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak pusat.
“Semua keluhan dari driver akan kami tampung dan selanjutnya akan kami ajukan ke pusat,” ujar Rizki Agustian.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari proses penyampaian aspirasi para pengemudi yang berharap adanya tindak lanjut dan penjelasan resmi dari manajemen perusahaan.
Para driver berharap persoalan pembagian ritase, keberadaan mitra baru, serta mekanisme pengangkutan FABA dapat segera dievaluasi sehingga tidak menimbulkan keresahan yang berkepanjangan.
GMPK menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan pencegahan korupsi dengan mendorong keterbukaan informasi serta akuntabilitas dalam pengelolaan FABA.
Daud Muslim menilai, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan material sisa pembakaran batu bara tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
“Jangan sampai limbah yang seharusnya dikelola berdasarkan aturan justru menjadi sumber keuntungan bagi oknum melalui praktik yang tidak transparan. Kami meminta keterbukaan, audit investigatif, dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan resmi dari manajemen PT EPN pusat, PLN, PLN Indonesia Power, maupun pihak mitra baru yang menjadi sorotan masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan prinsip jurnalistik dan ketentuan yang berlaku.
(Bob Fallah)





