Diduga Tak Kantongi PBG, Satpol PP Kota Tangerang Diminta Turun Periksa Bangunan

Kota Tangerang– Wajah penegakan aturan di Kota Tangerang sedang diuji oleh arogansi/lntervensi pemilik bangunan yang diduga kuat ilegal alias bodong.

Bukan hanya diduga mengangkangi aturan perizinan, proyek yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan nomor. 1, Kelurahan. Babakan, Kecamatan Tangerang, tengah menjadi sorotan publik.

​Sikap represif yang ditunjukkan pemilik bangunan yang berinisial (W) saat awak media menghubungi via handphone diminta menunjukkan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi sinyal merah bagi publik.

Dengan nada tinggi yang dilontarkan oknum pemilik bangunan terhadap jurnalis bukan sekadar masalah etika, melainkan upaya sistematis untuk membungkam kebenaran.

​Tindakan ini merupakan pelanggaran telanjang terhadap Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, di mana menghalangi tugas jurnalistik adalah tindak pidana. Muncul pertanyaan besar: Informasi sepenting apa yang sedang disembunyikan hingga mereka merasa perlu menggunakan urat leher ketimbang menunjukkan dokumen resmi?

Saat awak media menanyakan tentang legalitas surat- surat terkait izin untuk pembangunan yang sedang dikerjakan, (W) menjawab dengan nada kasar.

“Itu tidak ada Amdalnya, itu hanya mesin untuk pengujian air. Sementara terkait PBG yang abng pertanyakan nanti akan saya kirim lewat hp bapak. Saya izinnya lengkap kalau mau datang saja hari senin, ” ujar W, sabtu (21/11/26).

Di tempat lokasi bangunan, salah satu karyawan sudah mendapatkan amanah dari (W) untuk menyampaikan ke awak media.

“Abang dari mana, bentar ya pak saya ambil dulu PBG nya dan amanah dari pak (W) agar silahkan ke Camat, sebab ini proyek punya pak Camat, dan yang mengurus izinnya juga pak Camat, ” kata karyawan di lokasi bangunan.

​Kehadiran proyek yang terkesan pemiliknya “kebal hukum” ini menjadi tamparan keras bagi Dinas Perkimtan, Satpol PP, DPMPTSP Kota Tangerang. Jika pemilik bangunan berani mencatut nama atau pejabat publik (Camat-red). Muncul kekhawatiran adanya “bekingan” kuat di belakangnya yang membuat mereka merasa di atas hukum.

​Franky S. Manuputty, selaku ketua DPD AKRINDO (Asosiasi Kabar Online lndonesia) , dengan nada geram menyatakan bahwa warga tidak butuh retorika dari Pemerintah, melainkan aksi nyata.

​”Jangan sampai Satpol PP hanya tajam ke pedagang kecil, tapi tumpul ke pengusaha yang jelas-jelas mengabaikan aturan lingkungan. Jika tidak ada izin PBG, pilihannya hanya satu: Bongkar !!Jangan biarkan arogansi ini menjadi preseden buruk bagi ketertiban kota,” tegasnya.
​
Lanjutnya, arogansi pemilik bangunan adalah bukti nyata bahwa ada sesuatu yang busuk di balik tembok bangunan tersebut. Ketidaktransparanan adalah pintu masuk menuju praktik koruptif karena terkait PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pelanggaran tata ruang.

​Kini, publik menunggu nyali Wali Kota Tangerang dan jajaran penegak Perda. Apakah mereka akan tunduk pada intimidasi pengusaha, atau berdiri tegak menjaga marwah hukum demi kenyamanan warga? Pembangunan tidak boleh berdiri di atas cacat prosedur, apalagi di atas pembungkaman suara pers.

(B.f)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *