LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Percepatan Penanganan Tuberkulosis (TB) melalui zoom meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Senin (29/9/2025).
Saat memimpin rakor, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian menekankan pentingnya keseriusan kepala daerah dalam menyukseskan program MBG sekaligus percepatan penanganan TB.
“Kepala daerah (Kada) adalah ujung tombak. Oleh karena itu, mereka harus mencari strategi yang tepat, membuat satgas, serta melaporkan perkembangan setiap bulan. Tujuannya untuk melindungi anak-anak penerima manfaat MBG, sekaligus mengaktifkan tim daerah dalam mengatasi masalah TB,” tegasnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno juga mengingatkan hal yang sama.
Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) harus mempercepat penemuan kasus TB, meningkatkan keberhasilan pengobatan, mencegah penularan, serta memperkuat sinergitas lintas sektor.
“Daerah harus meningkatkan komitmen, menerapkan strategi screening berjenjang, dan memperkuat koordinasi baik secara horizontal maupun vertikal dalam penanggulangan TB,” pintanya
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin mengemukakan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua dunia kasus TBC.
Menurutnya, ada empat indikator program penanganan TB, yaitu penemuan kasus, inisiasi pengobatan, keberhasilan pengobatan, serta pemberian terapi pencegahan TB.
“Target nasional tahun 2025 adalah penemuan 90 persen kasus, namun saat ini baru tercapai 55 persen. Sedangkan keberhasilan pengobatan masih di angka 90 persen dari target 95 persen,” papar Menkes.
Terkait MBG, Budi mengingatkan agar pengawasan dilakukan sejak tahap pemasakan hingga distribusi makanan.
Dikatakannya,penting dilakukan deteksi dini keracunan dengan metode pengecekan bau, rasa, dan warna makanan.
“Penyebab keracunan pangan umumnya berasal dari bakteri, virus, maupun zat kimia. Pihak sekolah melalui UKS perlu rutin memantau berat dan tinggi badan anak, agar efektivitas program MBG dapat terukur dan sekaligus membantu penanganan stunting,” tambahnya.
Daerah harus membentuk gugus tugas cepat tanggap penanganan keracunan serta pemeriksaan keamanan makanan sebelum dibagikan kepada siswa.
Hadir mendampingi wali kota, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Erwin Armeidi, dan Kepala Disdikbud, Firdaus Abky.(*) Adv
