Pesawaran – Informasi mengenai dugaan rangkap peran dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Teba Jawa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran mulai menjadi perhatian di tengah masyarakat. Sejumlah sumber menyebutkan adanya oknum SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang diduga tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pengelola dapur, tetapi juga terlibat sebagai penyedia atau supplier bahan makanan di lokasi yang sama.
Informasi tersebut hingga saat ini masih bersifat awal dan belum dapat dipastikan kebenarannya secara utuh. Namun demikian, apabila praktik tersebut terjadi, kondisi ini dapat menimbulkan persepsi konflik kepentingan, mengingat peran SPPI pada prinsipnya berada pada fungsi pengelolaan dan pengawasan operasional dapur, termasuk dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan.
Dalam ketentuan pengadaan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, disebutkan bahwa proses pengadaan harus dilaksanakan secara transparan, adil, serta menghindari konflik kepentingan.
Terkait hal ini, media telah melakukan upaya konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor 085161****26. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan atau penjelasan resmi.
Sejumlah pihak terkait dinilai perlu melakukan penelusuran dan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kondisi sebenarnya. Di antaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pihak Kecamatan Kedondong, serta Badan Gizi Nasional sebagai pihak yang mengoordinasikan program MBG.
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu dapur MBG di lokasi yang sama juga sempat menjadi perhatian terkait aspek pengelolaan limbah. Meski merupakan persoalan yang berbeda, rangkaian informasi yang berkembang ini mendorong pentingnya pengelolaan program dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai standar yang berlaku.
Program MBG merupakan salah satu program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam pemenuhan gizi. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Informasi yang beredar saat ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, dan perkembangan selanjutnya akan disampaikan setelah adanya klarifikasi resmi.
