Parigi Moutong – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggelar aksi damai di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Rabu (4/12/2024). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap menurunnya partisipasi pemilih pada Pilkada Parigi Moutong 2024.
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain mendesak pencopotan komisioner KPU dan meminta diadakannya pemungutan suara ulang (PSU) di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
Sebagai simbol protes, massa membakar ban bekas di lokasi aksi dan meminta KPU serta Bawaslu bertanggung jawab atas hilangnya hak suara sejumlah masyarakat.
Koordinator aksi, Fadli Arifin Azis, dalam orasinya menegaskan bahwa demokrasi hanya bisa ditegakkan jika setiap warga negara mendapatkan hak pilihnya tanpa terkecuali.
“Penyelenggara Pemilu harus bertindak profesional dan bertanggung jawab atas kesalahan ini,” tegas Fadli.
Massa aksi juga meminta komisioner KPU untuk keluar dan menemui mereka secara langsung. Namun, permintaan ini tidak dipenuhi oleh pihak KPU.
Ketua KPU Parigi Moutong, Ariyana, mengatakan pihaknya menghormati aksi tersebut sebagai bentuk hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, ia menyayangkan keputusan massa yang tidak mengirimkan perwakilan untuk berdialog.
“Tadi kami menawarkan kepada perwakilan massa aksi, sepuluh orang untuk berdiskusi di dalam ruangan sesuai kesepakatan kami berlima. Namun, massa aksi tidak memenuhi hal itu,” jelas Ariyana.
Ariyana menambahkan, KPU Parigi Moutong hanya menjalankan keputusan dan arahan dari KPU RI. “Kami melaksanakan semua proses sesuai dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh KPU RI,” ujarnya.
Setelah melakukan orasi di depan Kantor KPU, massa aksi bergerak menuju Kantor Bawaslu Parigi Moutong untuk melanjutkan demonstrasi. Di sana, mereka disambut oleh lima komisioner Bawaslu yang langsung mendengarkan aspirasi massa.
Aksi damai ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Parigi Moutong dan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara Pemilu.
