LUBUK LINGGAU – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengatakan pentingnya fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan rapat atau pertemuan di hotel.
“Relaksasi ini bertujuan untuk mendukung perputaran roda perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata, dengan tetap mengedepankan urgensi dan substansi kegiatan,” ujar Bima Aria saat memimpin rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 bersama Pemerintah Daerah (Pemda) seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting, Selasa (10/6/2025).
Menurut mantan Wali Kota Bogor itu, yang terpenting adalah roda perekonomian berjalan sehingga ekosistem perhotelan dan pariwisata dapat kembali hidup.
Dalam laporan terkait inflasi, beberapa komoditas strategis mengalami penurunan harga, seperti minyak goreng, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit. Namun, terdapat sedikit kenaikan pada komoditas beras di zona 1, 2, dan 3.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, memaparkan perkembangan inflasi bulan Mei secara historis dari tahun 2021 hingga 2025.
Menurutnya, inflasi tertinggi terjadi pada Mei 2022 sebesar 0,40 persen, sedangkan terendah terjadi pada Mei 2025 yang justru mengalami deflasi sebesar 0,37 persen.
Komponen inti inflasi masih mendominasi, terutama pada 2025 dengan kontribusi terbesar berasal dari tarif pulsa ponsel, emas perhiasan, dan kopi bubuk.
Sementara itu, komoditas pangan seperti tomat, beras, dan timun juga memberikan andil terhadap laju inflasi.
Lebih lanjut Pudji Ismartini mengungkapkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) berdasarkan data SP2KP hingga 5 Juni 2025 menunjukkan pada minggu pertama Juni, sebanyak 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, satu provinsi stabil, dan 25 provinsi mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.
Peningkatan IPH tertinggi di Pulau Sumatera tercatat di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 5,84 persen, didorong oleh kenaikan harga daging sapi, ayam ras, dan beras. Di Pulau Jawa, kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Jombang dengan nilai 3,51 persen, disumbang oleh komoditas ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit.
Sementara di luar Pulau Jawa dan Sumatera, Kabupaten Poso mencatat kenaikan IPH sebesar 4,22 persen, terutama karena naiknya harga beras dan cabai merah.
Dalam kegiatan ini, Pemkot Lubuk Linggau dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi didampingi Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Heri Zulianta, Kepala BPKAD, Zulfikar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, H Tegi Bayumi, Kabag Perekonomian dan SDA, Umarsyah Redo, serta Kabag Hukum, Aris Garnida Husein.(*)
