Kedondong, Pesawaran– Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran menggelar kegiatan Pembinaan Kader Hukum (Kadarkum) di Balai Desa Kedondong, Kamis (10/7/2025). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kejaksaan, pemerintahan desa, serta tokoh masyarakat dan adat setempat, sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum di tingkat akar rumput.
Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Tandy Mualim, S.H., hadir sebagai pembina utama dalam kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam penegakan hukum. *”Kader hukum adalah ujung tombak dalam menyebarluaskan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa mencegah pelanggaran sebelum terjadi,”* ujarnya.
Acara dibuka secara resmi oleh Camat Kedondong, Irwan Rosa, S.H., yang menyambut positif inisiatif Kejari Pesawaran. *”Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk membekali warga dengan pengetahuan hukum dasar, terutama dalam menyikapi isu-isu seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, dan penipuan,”* jelas Irwan.
Selain itu, Kepala Desa Kedondong, H.M. Fadhli Suud, dan Wakil Ketua BPD Jaman Taher turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini. Mereka berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkala untuk menjangkau lebih banyak warga.
Kasi Datun Kejari Pesawaran sebagai narasumber utama memberikan arahan terkait peran kader hukum dalam mendampingi masyarakat, termasuk prosedur pengaduan hukum dan mekanisme mediasi sederhana. Materi disampaikan dengan pendekatan dialog interaktif, memungkinkan peserta bertanya langsung tentang kasus-kasus yang kerap terjadi di masyarakat.
Kehadiran tokoh adat dan perwakilan lembaga desa dalam acara ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun kesadaran hukum yang inklusif. “Hukum harus dipahami sebagai alat pemersatu, bukan momok yang menakutkan,” tambah salah satu tokoh masyarakat yang hadir.
Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan materi edukasi hukum dan plakat penghargaan dari Kejari Pesawaran kepada pemerintah desa, sebagai simbol sinergi berkelanjutan antara penegak hukum dan masyarakat. (Mr.u)
