Harianmetropolis.com
Tapanuli Utara
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si didampingi Pj. Sekda David Sipahutar dan Asisten, menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara, Rabu (16/04). Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka membahas izin lahan operasional PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (PT. TPL) di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Ketua Komisi A DPRD Sumut, Assoc. Prof. Dr. Usman Jakfar, Lc, serta anggota Komisi A lainnya, yaitu Landen Marbun, SH, MH dan Drs. H. Abdul Khair, MM.
Bupati Taput dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama ini PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menjalin kemitraan dalam mendukung pembangunan daerah. Sebagai salah satu objek vital nasional yang bergerak di bidang pengelolaan kayu serat, PT. TPL memiliki wilayah kerja di sektor Habinsaran (Kecamatan Siborongborong dan Sipahutar) serta sektor Aek Raja (Kecamatan Adiankoting, Pagaran, Parmonangan, Tarutung, dan Sipoholon).
Namun demikian, Bupati juga menyoroti bahwa selama beberapa tahun terakhir telah terjadi konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan, khususnya terkait pengelolaan lahan di sekitar kawasan pertanian. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, menurut Bupati, selalu hadir untuk memediasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut.
“Kami berharap PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam mendukung pembangunan daerah, baik melalui peningkatan program CSR maupun pelatihan-pelatihan untuk masyarakat Tapanuli Utara,” ujar Bupati.
Bupati juga menyampaikan harapannya agar kehadiran Komisi A DPRD Sumut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak perusahaan dalam mendorong penyelesaian konflik sosial dan mendukung pembangunan di berbagai sektor.
Di akhir sambutannya, Bupati menegaskan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah yang terlibat langsung dalam proses perizinan dan mediasi agar terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pihak perusahaan untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.(RGG)
