PESAWARAN – Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di UPTD SDN 15 Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, mulai menuai sorotan. Proyek yang bersumber dari APBN dengan nilai mencapai Rp1.207.326.043 tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), penunjukan bendahara, keterlibatan Komite Sekolah, hingga mekanisme pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan papan informasi kegiatan, proyek revitalisasi tersebut dilaksanakan melalui P2SP dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender. Pekerjaan meliputi rehabilitasi enam ruang kelas, rumah dinas guru, ruang administrasi, pembangunan ruang UKS, rehabilitasi perpustakaan, serta kamar mandi.
Awak media yang turun langsung ke lokasi menemukan sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Salah satunya terkait kondisi rangka baja ringan yang diduga tidak seluruhnya dilakukan penggantian. Temuan tersebut perlu dicocokkan dengan spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta volume pekerjaan yang telah ditetapkan.
Selain itu, muncul dugaan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan. Padahal, pada papan informasi kegiatan tercantum P2SP sebagai pelaksana. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang mengerjakan dan mengendalikan pekerjaan di lapangan.
Untuk mendapatkan kejelasan, awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala UPTD SDN 15 Padang Cermin, Meilistiarini Sy, melalui pesan WhatsApp. Sejumlah pertanyaan disampaikan, terutama mengenai proses pembentukan P2SP, mekanisme penunjukan bendahara, pengelolaan anggaran, serta keterlibatan Komite Sekolah.
Awak media juga meminta penjelasan apakah pembangunan benar-benar dilaksanakan secara swakelola oleh P2SP atau melibatkan pihak ketiga.
Namun, upaya konfirmasi tersebut belum mendapatkan jawaban. Ketua Komite Sekolah dan Bendahara P2SP yang juga telah dimintai keterangan hingga berita ini disusun belum memberikan tanggapan.
Upaya konfirmasi kemudian berlanjut melalui sambungan telepon dari nomor yang diketahui digunakan sebagai kontak Kepala Sekolah. Namun, saat panggilan berlangsung, orang yang berbicara bukan Meilistiarini Sy secara langsung, melainkan seseorang yang mengaku sebagai anak kandung Kepala Sekolah.
Dalam percakapan tersebut, yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran untuk menjalankan tugas pengamanan pekerjaan revitalisasi.
Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa seluruh pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah dikendalikan oleh Kepala Dinas.
Pernyataan ini menjadi perhatian tersendiri bagi awak media. Sebab, jika benar terdapat penunjukan langsung oleh Kepala Dinas, perlu dijelaskan dalam kapasitas apa penugasan tersebut diberikan dan bagaimana kedudukannya dalam pelaksanaan program revitalisasi yang secara administratif tercantum dilaksanakan melalui P2SP.
Menanggapi keterangan tersebut, awak media menjelaskan bahwa pihak yang mengaku sebagai anak Kepala Sekolah tidak memiliki kapasitas untuk memberikan klarifikasi resmi mewakili Kepala Sekolah, khususnya menyangkut pembentukan kepanitiaan, pengelolaan anggaran, dan pertanggungjawaban pekerjaan.
Awak media kemudian meminta kesempatan untuk berbicara langsung dengan Meilistiarini Sy. Namun, hingga percakapan telepon berakhir, kesempatan untuk melakukan konfirmasi langsung dengan Kepala Sekolah tidak diperoleh.
Pernyataan mengenai penunjukan sebagai petugas keamanan dan pekerjaan yang disebut dikendalikan Kepala Dinas tersebut masih sebatas keterangan dari orang yang mengaku sebagai anak Kepala Sekolah. Awak media belum memperoleh konfirmasi langsung dari Kepala Dinas maupun Meilistiarini Sy.
Dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp1,2 miliar, persoalan ini tentu membutuhkan penjelasan terbuka. Publik berhak mengetahui bagaimana proses pembentukan P2SP, siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, apakah Komite Sekolah dilibatkan, serta apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Awak media juga akan meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran terkait pernyataan adanya penunjukan petugas keamanan oleh Kepala Dinas serta informasi bahwa pelaksanaan pekerjaan berada dalam kendali dinas.
Hingga berita ini diterbitkan, sejumlah pertanyaan redaksi masih belum mendapatkan jawaban. Kepala Sekolah, Ketua Komite, Bendahara P2SP, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran diharapkan dapat memberikan penjelasan agar persoalan ini menjadi terang dan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Redaksi masih menunggu tanggapan dari pihak-pihak terkait. Apabila terdapat penjelasan, bantahan, maupun informasi tambahan, akan dimuat sebagai bagian dari perkembangan pemberitaan selanjutnya.
(Mr.u)


