KOMITE SMA NEGERI 1 KEDONDONG PERTANYAKAN TRANSPARANSI! Dana BOS Rp515 Juta, Realisasi di JAGA.ID Masih Nol, Revitalisasi Rp631 Juta Ikut Disorot
PESAWARAN – Pengelolaan anggaran pendidikan di SMA Negeri 1 Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, menjadi sorotan serius. Tiga anggota Komite Sekolah, Mahmudin, Enmeru, dan Rozi Yuni, mempertanyakan keterbukaan pihak sekolah terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp515.250.000 serta pelaksanaan program revitalisasi sekolah senilai Rp631.070.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Persoalan ini mencuat setelah ketiga anggota Komite tersebut mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan maupun mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan Dana BOS. Bahkan, terkait program revitalisasi enam ruang kelas yang mulai dilaksanakan, mereka juga mengaku tidak pernah mendapatkan pemberitahuan ataupun penjelasan dari pihak sekolah.
Berdasarkan data yang ditampilkan pada platform JAGA.ID, SMA Negeri 1 Kedondong tercatat menerima Dana BOS sebesar Rp515.250.000 dengan jumlah penerima sebanyak 687 siswa. Dalam informasi tersebut tercantum tanggal pencairan 22 Januari 2025.
Namun, terdapat hal yang menjadi perhatian. Seluruh rincian komponen penggunaan Dana BOS pada tampilan tersebut masih menunjukkan angka Rp0. Mulai dari penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, administrasi sekolah, pengembangan profesi guru, pemeliharaan sarana dan prasarana hingga pembayaran honor.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keterbukaan pengelolaan anggaran. Apakah laporan realisasi belum diperbarui, belum diinput, atau terdapat persoalan sinkronisasi data?
Angka nol pada tampilan JAGA.ID memang belum dapat dijadikan bukti bahwa Dana BOS tidak digunakan. Namun, ketika informasi penerimaan sudah tercantum sementara seluruh rincian penggunaan masih menunjukkan angka nol, pihak sekolah perlu memberikan penjelasan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban resmi.
Mahmudin, salah satu anggota Komite SMA Negeri 1 Kedondong, mempertanyakan keterbukaan pihak sekolah dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang menurutnya selama ini tidak melibatkan Komite.
“Kami mempertanyakan keterbukaan pengelolaan anggaran pendidikan. Selama ini kami tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan maupun mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan Dana BOS. Ini bukan persoalan mencampuri kewenangan kepala sekolah, tetapi menyangkut transparansi penggunaan uang negara. Komite jangan hanya dijadikan pelengkap administrasi, sementara informasi mengenai anggaran justru tidak pernah disampaikan,” ungkap Mahmudin.
Sorotan berikutnya mengarah pada program revitalisasi SMA Negeri 1 Kedondong.
Berdasarkan dokumentasi papan informasi kegiatan yang diperoleh, tercantum nilai bantuan sebesar Rp631.070.000 dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2026. Pekerjaan tersebut mencakup rehabilitasi enam ruang kelas dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender, terhitung sejak 18 November 2026.
Enmeru, anggota Komite lainnya, mempertanyakan bagaimana program pembangunan dengan anggaran ratusan juta rupiah tersebut dapat berjalan tanpa adanya informasi yang diterima pihak Komite.
“Ini bukan anggaran kecil. Nilainya mencapai Rp631 juta dan bersumber dari APBN. Tetapi kami sebagai anggota Komite tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai program tersebut. Kami ingin tahu siapa panitianya, bagaimana perencanaannya, bagaimana RAB-nya, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya. Jangan sampai pembangunan berjalan, uang negara digunakan, tetapi fungsi pengawasan dan keterbukaan justru diabaikan,” tegas Enmeru.
Sementara itu, Rozi Yuni secara khusus menyoroti data penerimaan dan penggunaan Dana BOS yang ditampilkan melalui JAGA.ID.
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui besaran anggaran yang diterima sekolah. Penggunaan dan pertanggungjawabannya juga harus dapat dijelaskan secara terbuka.
“Kami melihat data di JAGA.ID. Dana yang tercatat diterima sekolah sebesar Rp515.250.000, tetapi seluruh rincian penggunaan masih menunjukkan nol rupiah. Ini harus dijelaskan. Masyarakat berhak mengetahui ke mana dan untuk apa anggaran pendidikan digunakan. Kami meminta RKAS dan laporan realisasi penggunaan Dana BOS dibuka secara transparan. Jangan sampai informasi mengenai penerimaan anggaran tersedia, tetapi informasi penggunaannya justru tidak jelas,” ujar Rozi Yuni.
Persoalan ini bukan sekadar masalah komunikasi antara kepala sekolah dan Komite. Ada ketentuan hukum yang secara jelas mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, pelibatan Komite, serta kewajiban pelaporan penggunaan Dana BOS.
Dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Pasal 2 menegaskan prinsip pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, Pasal 62 mengatur bahwa pengelolaan Dana BOSP meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan melalui sistem aplikasi pengelolaan dana yang disediakan Kementerian.
Sementara Pasal 64 ayat (2) secara tegas menempatkan tanggung jawab pengelolaan pada kepala satuan pendidikan, termasuk menyusun RKAS, melakukan penatausahaan, menggunakan dana sesuai perencanaan, menyampaikan laporan realisasi, serta memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Bahkan, Pasal 65 ayat (2) dan (3) mengatur bahwa Tim BOS Sekolah harus melibatkan unsur guru, satu orang dari Komite Sekolah, serta satu orang dari unsur orang tua/wali murid.
Ketentuan tersebut diperkuat dalam Lampiran II bagian A angka 5 yang menyatakan bahwa penyusunan RKAS dilakukan melalui rapat dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan Komite Sekolah.
Dengan demikian, apabila benar tidak ada unsur Komite yang dilibatkan dalam Tim BOS maupun rapat penyusunan RKAS, kondisi tersebut patut diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Terkait informasi JAGA.ID, perlu dibedakan bahwa platform tersebut merupakan sarana pemantauan dan partisipasi publik, bukan aplikasi pelaporan resmi Dana BOS yang diwajibkan kepada sekolah.
Kewajiban pelaporan resmi justru ditegaskan dalam Pasal 56 Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026. Kepala satuan pendidikan penerima Dana BOSP wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian.
Artinya, pihak sekolah harus dapat menunjukkan laporan realisasi resmi dan menjelaskan kesesuaiannya dengan informasi yang ditampilkan pada JAGA.ID. Apabila terdapat perbedaan data, hal tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka.
Di sisi lain, pelaksanaan revitalisasi juga perlu mendapat perhatian. Komite memang tidak otomatis harus menjadi pelaksana teknis pembangunan, tetapi pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), mekanisme pelaksanaan, keterlibatan unsur masyarakat, serta pertanggungjawaban anggaran harus dipastikan sesuai petunjuk teknis revitalisasi Tahun Anggaran 2026.
Dengan nilai Dana BOS dan revitalisasi yang secara keseluruhan mencapai Rp1.146.320.000, keterbukaan pengelolaan anggaran pendidikan di sekolah tersebut menjadi hal yang patut mendapat perhatian.
Ketiga anggota Komite berharap pihak sekolah tidak mengabaikan fungsi Komite dan bersedia membuka informasi mengenai perencanaan maupun pertanggungjawaban anggaran.
Mereka juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung turun tangan melakukan klarifikasi dan evaluasi, terutama terkait pengakuan tidak adanya pelibatan Komite, laporan realisasi Dana BOS, serta mekanisme pelaksanaan revitalisasi.
Pihak SMA Negeri 1 Kedondong diharapkan segera memberikan penjelasan secara terbuka. Sebab, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui berapa besar anggaran yang diterima sekolah, tetapi juga berhak mendapatkan informasi mengenai bagaimana dana tersebut direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Kini, penjelasan dari pihak sekolah menjadi hal yang dinantikan. Data JAGA.ID dan pengakuan anggota Komite perlu dicocokkan dengan dokumen resmi agar persoalan ini tidak berhenti pada perdebatan, tetapi mendapatkan kejelasan berdasarkan fakta dan administrasi yang dapat diperiksa.
Sebab, sekolah bukan ruang tertutup dalam mengelola uang negara. Setiap anggaran pendidikan harus memiliki kejelasan penggunaan dan pertanggungjawaban. Transparansi bukan pilihan, melainkan prinsip tata kelola yang wajib dijalankan.
—


