KADES PUJO RAHAYU DILAPORKAN KE POLISI! Dugaan Penggelapan 2 Ton Bibit Padi Senilai Rp40 Juta, 19 Bulan Tak Dibayar! Korban Desak Polres Pesawaran Bertindak Tegas, Jangan Ada Perlakuan Istimewa!

PESAWARAN – Nama Kepala Desa Pujo Rahayu berinisial ABH kini terseret dalam laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan pembelian bibit padi sebanyak 2 ton senilai Rp40 juta. Bersama istrinya, ABH dilaporkan ke Polsek Gedong Tataan, Polres Pesawaran, setelah kewajiban pembayaran yang dipersoalkan korban disebut tak kunjung diselesaikan selama kurang lebih 19 bulan.

Persoalan ini bukan perkara sepele. Nilai transaksi mencapai puluhan juta rupiah. Korban mengaku telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan pembayaran, tetapi hingga kini uang yang menjadi haknya belum juga diterima.

Laporan tersebut telah tercatat secara resmi dalam STPL Nomor: LP/B/134/X/2026/SPKT/POLSEK GEDONG TATAAN/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG, tertanggal 29 Oktober 2026.

Pelapor, Ahmad Yani, warga Gedong Tataan, berharap kepolisian tidak menganggap persoalan ini sebagai laporan biasa yang cukup diterima, dicatat, kemudian dibiarkan tanpa kepastian penanganan.

Berdasarkan keterangan dalam laporan, peristiwa bermula pada 14 April 2025 sekitar pukul 15.30 WIB. Saat itu, terlapor berinisial ABH diduga mendatangi kediaman Ahmad Yani untuk membeli bibit padi sebanyak 2 ton atau 2.000 kilogram.

Kesepakatan pembelian disebut mencapai Rp40 juta. Bahkan, transaksi tersebut dituangkan dalam surat pesanan atau pembelian yang menjadi dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Namun, persoalan muncul ketika pembayaran yang dijanjikan tidak kunjung direalisasikan. Terlapor disebut menjanjikan pelunasan pada April 2025. Akan tetapi, waktu terus berjalan hingga berbulan-bulan, sementara menurut pengakuan korban, pembayaran tersebut belum juga diselesaikan.

Hampir 19 bulan berlalu. Nilai transaksi Rp40 juta masih menjadi persoalan yang belum mendapatkan penyelesaian.

Merasa kesabarannya tidak lagi membuahkan hasil, Ahmad Yani akhirnya memilih membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

“Saya berharap laporan ini ditindaklanjuti secara serius dan profesional. Persoalan ini sudah berlangsung cukup lama, sementara hak saya atas pembayaran 2 ton bibit padi senilai Rp40 juta hingga saat ini belum juga diselesaikan,” tegas Ahmad Yani, Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan bahwa dirinya memiliki bukti surat pesanan sebagai dasar transaksi dan berharap dokumen tersebut menjadi salah satu bahan pemeriksaan penyidik.

“Karena berbagai upaya penyelesaian belum membuahkan hasil, akhirnya saya menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian dan keadilan. Saya hanya meminta hak saya dipenuhi. Saya berharap polisi mengusut secara objektif, transparan, dan memproses sesuai hukum apabila ditemukan unsur pidana,” ujarnya.

Ahmad Yani juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan hukum hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kedudukan di tengah masyarakat.

“Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada yang kebal hukum,” tambahnya.

Dalam STPL tersebut, dugaan peristiwa dicantumkan dalam kategori tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Kini, sorotan publik tertuju kepada Polsek Gedong Tataan dan Polres Pesawaran. Aparat penegak hukum diminta tidak berhenti sebatas menerima laporan, melainkan segera mendalami seluruh fakta, memeriksa bukti transaksi, meminta keterangan para pihak, serta menelusuri apakah terdapat unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa laporan warga kecil hanya menjadi tumpukan berkas, sementara pihak yang dilaporkan justru tidak tersentuh proses hukum.

Jika bukti-bukti telah tersedia, penyidik harus bekerja secara profesional dan memberikan kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara. Apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan tanpa melihat siapa orang yang dilaporkan.

Jabatan Kepala Desa merupakan amanah publik, bukan kekebalan hukum. Seorang pejabat pemerintahan desa justru dituntut memberikan contoh dalam menjaga kepercayaan, menghormati kesepakatan, dan mempertanggungjawabkan setiap persoalan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perlu ditegaskan, penerbitan STPL merupakan bukti bahwa laporan telah diterima kepolisian, bukan vonis bahwa terlapor bersalah. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Polsek Gedong Tataan maupun pihak Kepala Desa Pujo Rahayu selaku terlapor. Hak klarifikasi dan jawaban dari pihak-pihak tersebut tetap terbuka.

Publik kini menunggu keberanian dan ketegasan Polres Pesawaran. Jangan biarkan laporan dugaan penggelapan Rp40 juta ini berlarut-larut tanpa kepastian. Segera periksa, dalami, dan ungkap fakta hukumnya.

Sebab, apabila masyarakat yang mengaku dirugikan saja harus berbulan-bulan menunggu haknya, setidaknya negara tidak boleh membuatnya kembali menunggu kepastian hukum.

Jangan ada tebang pilih. Jangan ada perlakuan istimewa. Siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus diperiksa berdasarkan bukti dan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *