PESAWARAN, LAMPUNG – Setelah bertahun-tahun menanti perbaikan fasilitas pendidikan, akhirnya SDN 11 Kedondong, Kabupaten Pesawaran, mendapatkan rehabilitasi bangunan sekolah. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi pihak sekolah, para siswa, tenaga pendidik, serta masyarakat sekitar.
Namun, di balik kebahagiaan tersebut, justru muncul persoalan yang tidak boleh dianggap sepele. Proyek rehabilitasi sekolah yang sedang berjalan itu terkesan minim keterbukaan. Berdasarkan pantauan di lokasi, tidak terlihat papan informasi proyek yang menjelaskan identitas dan rincian pekerjaan.
Kondisi ini patut dipertanyakan. Proyek rehabilitasi sekolah bukan pekerjaan sembarangan, terlebih jika menggunakan anggaran negara. Seharusnya, sejak awal pelaksanaan, masyarakat dapat mengetahui informasi dasar mengenai kegiatan tersebut.
Lantas, dari mana sumber anggaran rehabilitasi SDN 11 Kedondong? Berapa nilai anggarannya? Siapa kontraktor atau pihak pelaksananya? Instansi mana yang bertanggung jawab? Dan mengapa informasi mengenai proyek tersebut tidak terpampang di lokasi pekerjaan?
Jangan sampai proyek yang menggunakan uang negara justru berjalan tanpa kejelasan informasi bagi masyarakat.
Lebih memprihatinkan lagi, kegiatan yang seharusnya menjadi perhatian publik ini terkesan hanya diketahui oleh segelintir pihak. Sementara masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap fasilitas pendidikan tersebut justru tidak mendapatkan informasi yang memadai.
Pihak pengelola proyek tidak boleh menganggap persoalan ini sebagai hal sepele. Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik. Masyarakat bukan sekadar penonton pembangunan, melainkan memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi.
Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran maupun instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut harus segera memberikan penjelasan. Jangan membiarkan pertanyaan masyarakat berkembang tanpa jawaban.
HarianMetropolis.com akan berupaya menelusuri lebih jauh proyek rehabilitasi SDN 11 Kedondong, termasuk mengungkap sumber anggaran, nilai pekerjaan, identitas pelaksana, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan.
Perlu ditegaskan, masyarakat tidak menolak pembangunan. Justru rehabilitasi sekolah ini patut diapresiasi karena telah lama dinantikan. Namun, pembangunan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keterbukaan dan pertanggungjawaban.
Jika proyek tersebut menggunakan anggaran negara, maka setiap rupiah yang dibelanjakan harus jelas peruntukan dan pertanggungjawabannya.
Jangan sampai sekolahnya diperbaiki, tetapi pertanggungjawaban proyeknya justru menjadi tanda tanya. Masyarakat berhak tahu, bukan sekadar diminta menerima hasil pembangunan!





