Kota Metro, Harianmetropolis.com –
Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kemenag Metro dilaporkan mengancam tidak akan mengeluarkan rekomendasi perceraian bagi seorang warga, hanya karena yang bersangkutan tidak bersedia hadir dalam proses mediasi. Senin(09/11/2026)
Hal ini disampaikan oleh Tri Agus Wantoro, SH, Kuasa Hukum sekaligus Ketua Kantor Hukum Adil Bangsa Yustisia kepada jejaring media ini dalam konferensi persnya.
Tri Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap menempuh jalur hukum jika ancaman itu benar-benar dilaksanakan.
Duduk Perkara
Ketua kantor Hukum Adil Bangsa Yustisia ini menegaskan bahwa Kliennya yang merupakan ASN Guru sebelumnya telah mengikuti prosedur dengan meminta rekomendasi ke Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan dan selanjutnya diarahkan ke BP4 Kemenag Metro.
Hal ini setelah Dinas Pendidikan Kota Metro sebelumnya meminta dan mengarahkan agar Klien mengikuti proses mediasi di BP4. Namun karena yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia dimediasi pihak BP4 justru memberikan ancaman dan peringatan bahwa dokumen rekomendasi tidak akan diterbitkan
“Bukan kami menolak untuk mengikuti proses — justru kami beserta klien kami telah mengikuti proses dan aturan yang berlaku. Klien kami telah terlebih dahulu mengajukan rekomendasi ke Kepala Sekolah, selanjutnya juga telah mengajukan rekomendasi ke Dinas Pendidikan Kota Metro. Di Dinas Pendidikan Kota Metro pun, kami telah dimediasikan dan bahkan telah bertemu langsung dengan suami atau calon tergugat.
Jadi ketika sampai di BP4, klien kami kembali dimediasikan untuk ketiga kalinya. Oleh sebab itu, bukan kami menolak hadir atau menolak proses — kami hanya keberatan dengan adanya proses mediasi yang berulang-ulang. Bukan kami tidak mengikuti aturan, tetapi karena hati klien kami sudah bulat dan tetap pada pendirian untuk mengajukan perceraian.
Namun apabila pihak BP4 tetap memaksakan kehendak dan menolak mengeluarkan rekomendasi/surat keterangan yang diminta, kami pastikan kami tidak akan tinggal diam. Kami akan melakukan pelaporan ke Ombudsman Republik Indonesia dan jika perlu, kami ajukan gugatan ke PTUN. Ujar Tri Agus
Ketua Kantor Hukum Adil Bangsa Yustisia ini juga menegaskan fungsi BP4 Kemenag.
Perlu dipahami bahwa tugas BP4 adalah mengupayakan pendamaian, bukan memutuskan boleh atau tidaknya seseorang bercerai.
Apabila salah satu pihak tegas tidak mau didamaikan, BP4 tetap wajib membuat surat keterangan yang menyatakan fakta tersebut — bukan menahannya. Tegas Tri Agus.
Dipenghujung penyampaiannya, Tri Agus berharap agar BP4 Kemenag Metro maupun lembaga publik lainnya dapat menjalankan fungsinya sesuai aturan dan tidak menggunakan kewenangannya untuk menakut-nakuti masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Masyarakat berharap lembaga publik dapat menjalankan fungsinya sesuai aturan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan tidak menghalangi hak warga untuk menempuh jalur hukum yang sah. Begitu juga BP4 Kemenag Metro. Tandas Tri Agus
Sementara, hingga berita ini ditayang kan tim jejaring media ini masih berupaya melakukan klarifikasi resmi kepada BP4 maupun Kemenag Metro atas perihal tersebut.
(Tim/A-PPI)
